Besarnya Pajak Kripto Buat Membebankan Investor

Pemerintah akan memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) pada aset kripto mulai 1 Mei. Pedagang Cryptocurrency Indodax dan Tokocrypto merasa tingkat pajak crypto yang dikenakan terlalu berat. Ketentuan pajak kripto masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam peraturan ini, setiap transaksi kripto dikenakan PPN. Tarifnya adalah 1% dari 11% PPN atau 0,1% dikalikan dengan nilai transaksi jika berurusan dengan perdagangan fisik. Ditambah 2% dari tarif PPN atau 0,2% dikalikan nilai transaksi jika melalui merchant non fisik.

Selain itu, pendapatan dari penjualan cryptocurrency mempengaruhi pajak penghasilan final. Tarifnya 0,1% dari nilai transaksi jika dilakukan melalui merchant fisik dan 0,2% jika penyelenggara bukan merchant fisik.

CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan pengenaan pajak kripto akan meningkatkan legalitas industri. Ini menunjukkan bahwa kripto telah menjadi aset atau komoditas legal di mata hukum negara. Namun, dia menilai besaran pajak tersebut memberatkan. Nilai total PPN dan PPh adalah 0,2%. Investor dikenakan biaya konversi 0,3%,” kata Oscar kepada Katadata.co.id, Kamis (7/4).

Saat kita menambahkan tarif pajak baru, konsumen akan dikenakan biaya dua kali lipat mulai sekarang,” tambahnya.

Perhitungan tersebut mengacu pada pajak perputaran bursa sebesar 0,1%. Saya berharap tarif pajak crypto sama, ”katanya. Dia khawatir konsumen akan terkena sanksi jika tarif pajak terlalu tinggi. Akibatnya, konsumen tidak tertarik dengan industri kripto dalam negeri dan malah lari ke pasar luar negeri.

COO Tokocrypto Teguh K Harmanda juga percaya bahwa tingkat pajak kripto harus mengikuti perkembangan industri. Saat ini, industri aset kripto di Indonesia masih tergolong baru. Kami juga membutuhkan studi keamanan regulasi yang benar dan tidak membatasi, ”katanya.

Pajak yang terlalu tinggi membuat investor merasa rugi dan tidak adil. Karena investor dikenakan pajak ketika mereka mendapat untung. Namun, tidak ada pemotongan pajak pada saat kerugian. Sedangkan berinvestasi pada instrumen berisiko akan penuh dengan ketidakpastian,” kata Manda. Sebelumnya, pemerintah mengenakan PPN atas cryptocurrency karena aset digital dianggap sebagai komoditas yang termasuk dalam objek PPN menurut UU PPN.

Dasar pengenaan PPh pada kripto adalah bahwa pendapatan dari perdagangan aset kripto dihitung sebagai tambahan kapasitas ekonomi pembayar pajak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkirakan potensi penerimaan pemerintah dari pembebanan PPN atas transaksi kripto lebih dari Rp 1 miliar. Total transaksi kripto mencapai sekitar 850 miliar rupee. Hibah kalikan 0,2% jadinya sekitar Rp 1 triliun,” kata Kepala Subdirektorat PPN, Perdagangan, Jasa, dan Peraturan PTLL Bonarsius Sipayung dalam diskusi (6/4, Rabu media). Ia mengatakan, potensi pendapatan jumbo bisa dioptimalkan untuk meningkatkan dukungan sosial bagi masyarakat. Dengan cara ini, orang kaya yang berinvestasi dalam cryptocurrency ini juga berkontribusi pada negara.

Selain itu, transaksi kripto di Indonesia terus meningkat. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi Rp 859,4 miliar pada tahun lalu. Nilainya meningkat 1.222,8% dibandingkan tahun 2020 yang hanya Rp 64,9 miliar. Peningkatan tersebut terlihat sejak awal triwulan II tahun 2021. Dalam dua bulan pertama tahun ini, nilai transaksi kripto juga mencapai Rp 83,8 miliar. Itu lebih dari nilai transaksi sepanjang tahun lalu.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.