Potensi Kenaikan Pajak Crypto Mencapai 1M, Kok Bisa?

Pemerintah akan mulai memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh) atas transaksi aset kripto di Indonesia mulai 1 Mei 2022. Pajak ini dikenakan mengingat potensi penerimaan lebih dari Rp 1 triliun.

Kasubdit Pengaturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak Bonarsius Sipayung mengatakan besarnya potensi pajak ini berdasarkan total transaksi aset kripto yang mencapai Rp 850 triliun pada tahun 2020 .

“Untuk potensinya, berdasarkan data yang kami terima pada tahun 2020, total transaksi kripto di Indonesia mencapai Rp 850 triliun. Artinya, dikalikan 0,2 hampir Rp 1 triliun,” katanya dalam konferensi pers, Rabu, 6 April. 2022.

Dia juga memastikan bahwa pemungutan pajak tidak hanya dilakukan pada mereka yang memfasilitasi perdagangan aset kripto baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan prinsip keadilan bagi setiap pelaku ekonomi yang bermain di dalamnya.

“Kalau bicara partai lain, ini luas. Pihak lain tersebut meliputi pasar domestik dan pasar luar negeri. Tentu kita sudah punya benchmark untuk luar negeri. Jadi kita memang akan menjaga kesetaraan perlakuan,” katanya.

Utang PPN atas perdagangan kripto adalah 0,11 persen dikalikan dengan nilai transaksi untuk pedagang yang terdaftar di Bappebti dan 0,22 persen dikalikan dengan nilai transaksi untuk pedagang yang tidak terdaftar di Bappebti.

Selain itu, tarif PPh untuk penjual aset kripto akan dikenakan PPh 22 final dengan tarif 0,1 persen dari nilai transaksi untuk yang terdaftar dan 0,2 persen dari nilai transaksi untuk yang tidak terdaftar. Penambang aset kripto tunduk pada PPh 22 final sebesar 0,1 persen dari nilai transaksi.

Untuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), pelaksanaan perdagangan kripto kemudian dikenakan pajak penghasilan dengan tarif umum, untuk transaksi aset kripto PPh 22 final adalah 0,1 persen dari nilai transaksi.

“Oleh karena itu, tarifnya sangat kecil ketika kami tetapkan. Tarifnya 0,1 dan 0,11 kalau dijumlahkan hanya 0,21 kalau di luar Bappebti berarti 0,42 kira-kira seperti itu. Saya kira wajar kalau ditambah mengatakan itu biasa di luar negeri juga, jadi biasa saja,” pungkasnya.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.